Rembang
Tes seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Rembang diperkirakan akan berlangsung pada awal Mei 2025. Hingga saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada seleksi PPPK Tahap II, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka 1.735 formasi,
Rembang
Pemerintah Kabupaten Rembang menekankan pentingnya kolaborasi antara Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Bupati Rembang, Harno, saat melantik TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Rembang, Kamis (24/4), di Pendopo Museum Kartini. Dalam sambutannya, Bupati Harno menyebut sinergi antara
Rembang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun anggaran bagi tim pembina posyandu tingkat desa. Pembentukan tim ini ditargetkan paling lambat 30 Juni sesuai arahan pemerintah pusat, guna mendukung pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di posyandu. Transformasi posyandu kini tidak lagi hanya mencakup
Rembang
Nelayan di Kabupaten Rembang menyuarakan keberatan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum audiensi bersama DPRD Rembang, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan perwakilan KKP, yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang pada Rabu
Rembang
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang mulai melaksanakan tahapan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Rembang, Mahfudz, menjelaskan
Rembang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai mempersiapkan pembentukan Tim Pembina Posyandu sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan pembentukan tim pendamping Posyandu tingkat desa paling lambat 30 Juni 2025. Transformasi Posyandu ini menandai perluasan
pemkab
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menyampaikan keinginannya agar Kabupaten Rembang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres perempuan. Hal itu disampaikannya saat membuka acara puncak peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di kompleks Pendopo Museum Kartini, Senin (21/4). Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai lomba, antara lain Ngadi Sarira, Kreasi Hantaran,
Rembang
Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di Kabupaten Rembang bukan hanya sekadar mengenang jasa sang pahlawan, tetapi juga menjadi panggilan untuk melanjutkan semangat perjuangan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Pemkab Rembang memanfaatkan momen ini untuk menegaskan komitmennya dalam membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam
Rembang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang mempercepat proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dinpermades mendorong seluruh desa untuk segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai tahapan awal pembentukan koperasi tersebut. Rencana pelaksanaan Musdesus dijadwalkan berlangsung mulai 24 April hingga 24 Mei 2025. Untuk mendukung kelancaran proses ini, Dinpermades
Rembang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memastikan bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran daerah. Langkah ini diambil untuk menjaga agar belanja pegawai tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan. Bupati Rembang, Harno, menyampaikan bahwa total formasi PPPK yang direncanakan
Rembang
Pemerintah Kabupaten Rembang menjadwalkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan secara nasional. Pengangkatan CPNS direncanakan pada awal Mei, sedangkan PPPK Tahap I dijadwalkan pada September. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pengangkatan CPNS dilaksanakan paling lambat Juni,
Rembang
Pemerintah Kabupaten Rembang menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan luar biasa, mulai dari peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, hingga kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif. Hal tersebut disampaikan Bupati Rembang, Harno, saat membuka rapat koordinasi dan pembinaan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Provinsi Jawa Tengah di halaman SLB Lasem,