Memasuki masa tenang Pemilihan Umum Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (24/11/2024). Penertiban ini melibatkan tim terpadu yang terdiri dari Bawaslu, KPU, Pemerintah Kabupaten Rembang, TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dengan dukungan mobil crane. Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menertibkan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang saat ini telah membentuk sembilan Desa Anti Politik Uang atau disingkat Desa APU. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir politik uang pada Pemilu 2024. Komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang Koordinator Divisi Pencegahan , Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, M.Bayanul Lail saat menggelar
Ratusan Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Desa / Kelurahan di Kabupaten Rembang mengikuti apel siaga pengawasan Pemilu 2024 , Rabu (22/11/2023). Kegiatan yang dilaksanakan di ruas jalan Gatot Subroto itu juga dihadiri kalangan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2023. Bupati Rembang H. Abdul Hafidz berharap Bawaslu dalam hal ini Panwascam maupun
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Anggaran yang diterima sebesar Rp. 6 milyar. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menyebut pihaknya tidak hanya mendapat anggaran dari Pemkab saja. Tetapi ada juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah hampir Rp. 3