Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 beserta rekomendasinya. Penandatanganan persetujuan ini dilakukan antara Bupati Rembang dan pimpinan DPRD Rembang di ruang paripurna DPRD, Senin (22/7). Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten
Pemkab Rembang mewacanakan pada tahun 2021 akan memfasilitasi pembiayaan pembuatan sertifikat tanah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti PTSL. Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat penyerahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), di Balai Desa Ngadem, Kecamatan Rembang, hari Jum'at (17/1). Bupati mengatakan
Bupati Rembang H. Abdul Hafidz meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan kegiatan yang telah direncanakan tahun ini. Dorongan tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi lintas sektoral di aula lantai 4 Kantor Bupati, Rabu (8/8/2019). Pasalnya serapan anggaran belanja langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019
Bupati Rembang Abdul Hafidz, menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rembang tahun anggaran 2017. Nota pengantar disampaikan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Rembang, dalam rapat paripurna yang dihadiri 36 anggota DPRD. Bupati mengatakan pendapatan daerah dari rencana 1,