Hasil Pendataan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui aplikasi Badan Kepagawaian Negara https://admin-pendataan-nonasn.bkn.go.id adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan lampiran 2 pengumuman ini sebanyak 3.503 orang yang terdiri dari: Tenaga Honorer Kategri II (THK-2) sejumlah 147 orang dan Pegawai Non-ASN sejumlah 3.356 orang.
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX di Kabupaten Rembang menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap kemandirian dan pemerataan pembangunan. Dalam upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati, Jumat (25/4/2025), Bupati Rembang H. Harno membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi untuk mendukung ketahanan
Tes seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Rembang diperkirakan akan berlangsung pada awal Mei 2025. Hingga saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada seleksi PPPK Tahap II, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka 1.735 formasi,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang meluncurkan inovasi layanan perizinan usaha jemput bola bertajuk "Si Kelingking Manis." Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan kemudahan dalam pengurusan perizinan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Rembang, Budiyono, menjelaskan
Pemerintah Kabupaten Rembang menekankan pentingnya kolaborasi antara Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Bupati Rembang, Harno, saat melantik TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Rembang, Kamis (24/4), di Pendopo Museum Kartini. Dalam sambutannya, Bupati Harno menyebut sinergi antara