Pemkab Rembang Tetapkan 17 Desa sebagai Lokus Penanganan Stunting 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menetapkan 17 desa sebagai lokasi prioritas (lokus) penanganan stunting pada tahun 2026. Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat intervensi di desa-desa prioritas guna menurunkan angka stunting secara lebih efektif. Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar secara luring di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang dan diikuti secara daring oleh unsur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan, perwakilan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PL KB), Kantor Kementerian Agama, serta Koordinator Statistik se-Kabupaten Rembang. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kabid PPM) Bappeda Rembang, Sigit Purwanto, menjelaskan bahwa pemilihan desa lokus dilakukan oleh TPPS Kecamatan berdasarkan lima referensi desa yang diajukan oleh TPPS Kabupaten. "Penentuan lokus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah keluarga berisiko stunting, jumlah kasus stunting, serta prevalensi stunting. Selain indikator utama, pertimbangan lain dalam penetapan lokus meliputi ketersediaan air minum, sanitasi, serta pelayanan kesehatan esensial," jelasnya. Adapun 17 desa yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting 2026 adalah: Kecamatan Sumber: Desa Ronggomulyo Kecamatan Bulu: Desa Karangasem Kecamatan Gunem: Desa Sambongpayak Kecamatan Sale: Desa Ukir Kecamatan Sarang: Desa Temperak dan Kalipang Kecamatan Sedan: Desa Kedungringin Kecamatan Pamotan: Desa Megal Kecamatan Sulang: Desa Jatimudo Kecamatan Kaliori: Desa Sendangagung Kecamatan Kragan: Desa Sudan dan Sendangmulyo Kecamatan Rembang: Desa Waru dan Tireman Kecamatan Sluke: Desa Sendangmulyo Kecamatan Pancur: Desa Tuyuhan Kecamatan Lasem: Desa Dorokandang Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap penyebab stunting sebelum dilakukan intervensi. Ia juga menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan harus memiliki target yang jelas dan terukur. “Kalau penyebabnya karena kesehatan, targetnya harus pemulihan atau sembuh. Kalau karena gizi, harus ada tolak ukur perubahannya dalam satu tahun. Itu nanti bisa jadi pedoman bagi desa lain,” terang Sekda. (Mif/Rud/Kominfo)
